Workshop Penguatan Wawasan Litigasi Hukum

Membangun wawasan hukum adalah sebuah keniscayaan dilakukan, terlebih di Negara Hukum sebagaimana yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Hukum harus menjadi Panglima, sehingga hukum akan menjadi indikator utama dalam menentukan seorang bersalah atau tidak bersalah. Sebagaiman dalam kaedah bahwa fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Banyaknya jumlah manusia maka hal ini berkonsekwensi pada kepentingannya yang banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Dengan banyaknya kepentingan ini, tidak mustahil akan terjadi pertentangan kepentingan di antara satu individu dengan individu lainnya. Soerjono Soekanto menyebutnya sebagai “conflict of human interest

                 Sekiranya semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, maka hukum dan aturan tidak lagi dibutuhkan, namun kenyantaan selalu bertolak belakang, bahwa hak orang selalu dibatasi oleh hak orang lain sehingga sengketa adalah satu yang tidak dapat dihindarkan, sehingga selalu banyak persoalan yang muncul baik mepertanyakan haknya yang dilanggara orang lain, atau sekedar mempertanyakan  apa hukum suatu persoalan, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah dan lain sebagainya.

                 Dengan demikian wawasan hukum harus dimiliki oleh setiap individu sebagai arahan guidance dalam menjalankan hidup bermasyarakat di dalam sebuah Negara Indonesia.

Dengan memiliki wawasan khususnya proses litigasi hukum maka setiap individu masyarakat akan mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Baik hak dan kewajiban kepada negara maupun Hak dan kewajiban terhada sesama warga negara. Dengan demikian diharapkan akan terjalin kehidupan yang aman tenteram sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di sebuah negara

 

 

 

 

 

 

img20170823090236

img20170823111502

img20170823130158

img20170823154812

img20170824110208

img20170823115300

   img20170824110438-copy2