PENYULUHAN HUKUM KELUARGA BAGI PEGAWAI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

PENYULUHAN HUKUM KELUARGA

BAGI PEGAWAI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA TAHUN 2017

 

 

  1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Keluarga bagi Pegawai UIN Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berlangsung selama 2 hari (Selasa-Rabu), tanggal 21-22 Februari 2017 bertempat di Aula Balai Diklat PU Lebak Bulus Jakarta Selatan. Dengan 80 orang peserta, 4 orang pembicara dan 4 orang moderator. Acara ini dibuka oleh ketua LP2M M. Arskal Salim, GP, MA, PhD. yang diwakili oleh Sekretaris LP2M Drs. Imam Subhi.
  2. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan peningkatan pemahaman hukum bagi keluarga untuk terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah bagi pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagaimana yang diungkapkan ketua PUSKUM dalam sambutannya.
  3. Sessi Pertama dengan pembicara Drs. H. Tulus (Wakil Kepala BP4) menjelaskan menjelaskan bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( bab 1 pasal 1). Dan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji no. D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah Bab III pasal 3 dinyatakan bahwa keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup sepiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlaq mulia. Istilah keluarga sakinah diambil dari surat Ar rum ayat 21.
  4. Sessi Kedua Achmad Cholil, S.Ag., SH., LLM. (Hakim Yustisial Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI). Ia menerangkan bahwa sengketa hukum keluarga meliputi 3 hal yaitu; Perkawinan, Waris dan Wasiat yang secara rinci meliputi Cerai Talak, Cerai Gugat, Harta Bersama, Pengasuhan Anak, Nafkah Anak, Pembatalan Perkawinan, dll. Perkara Cerai yang masuk ke Pengadilan Agama dari tahun ke tahun cenderung meningkat, untuk tahun 2016 kemarin ada sebanya 501.490 kasus yang terdaftar. Sebelum hakim memutus suatu perkara biasanya selalui didahului dengan mediasi, dengan harapan bisa diselesaikan secara baik melalui musyawarah dan mufakat. Mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pada sessi tanya jawab, peserta menanyakan penyebab meningkatnya angka perceraian dari ahun ke tahun, serta penyelesaian hukum bilamana terjadi sebuah kasusu dalam keluarga. Dijelaskan pembicara salah satu penyebab dari meningkatnya angka perceraian atau ajuan perkara ke pengadilan adalah pengaruh besar dari media sosial, dan meningkatnya penghasilan suami (mungkin karena sertifikasi guru atau dosen, remunerasi, dll) yang tidak diimbangi dengan keharmonisan rumah tangga dan peningkatan pemahaman terhadap agama.
  5. Hari kedua dilanjutkan dengan Sessi Ketiga oleh Junjunan Mustafa, M.Sc (Kabag Bidang SDM Kemenpan RI) menjelaskan dari sisi kepegawaian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) manakala terlibat dengan kasus keluarga, apa saja yang harus dia lakukan dan bagaimana status hukumnya atas status kepegawaiannya jika tejadi perceraian. Junjunan Mustafa menyimpulkan bahwa PNS (ASN) memiliki peran amat penting dalam kehidupan bernegara, utk membangun pemerintahan yang profesional dan berdaya saing tinggi. Secara aturan kepegawaian, didorong lahirnya keluarga yang bahagia lahir batin dan sejahtera. Aturan-aturan kepegawaian memandu agar tidak terjadi ketidakadilan dan kezaliman dalam kehidupan rumah tangga PNS (ASN). Bila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya utk penghidupan istri dan anak-anaknya 1/3 utk PNS tsb, 1/3 utk istri, dan 1/3 utk anak-anaknya Jika tak ada anak, ½ utk PNS tsb, ½ utk istri. Pembagian gaji di atas tidak diberikan, bila alasan perceraian karena istri berzina, melakukan thd suami, dst. Jika perceraian terjadi karena kehendak istri, maka ia tidak berhak atas pembagian gaji. Ketentuan di atas tidak berlaku, bila istri meminta cerai karena dimadu atau suami berzinah, melakukan kekerasan dst … dan/atau suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri atau alasan yang sah. Pada sessi tanya jawab, para peserta menanyakan konsekwensi bagi para abdi negara (PNS/ASN) yang melakukan poligami, nikah sirri dengan status kepeawaiannya.
  6. Sessi Keempat dengan pembicara Hj. Arofah Windiyani, SH., M.Hum (Ketua Prodi Hukum dan Dosen Pascasarjana UMJ). Ia menjelaskan bahwa pernikahan itu dianggap sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga sahnya perkawinan didasarkan pada agama. Akan tetapi memahami pasal ini tidak boleh berdiri sendiri, karena di samping ayat (1) masih ada kelanjutan di ayat (2) di mana sebuah perkawinan harus dicatatkan. Sah menurut agama dan resmi secara negara merupakan kelengkapan dari otentitas sebuah perkawinan. Keberadaan Akta Nikah/Buku Nikah sebagai formalitas causa tidak diperuntukkan untuk syarat sahnya pernikahan bagi umat Islam karena sahnya suatu pernikahan dikaitkan dengan terpenuhinya tata cara pernikahan menurut ketentuan hukum-hukum agama. Sekali pun demikian, Akta Nikah/Buku Nikah sebagai formalitas causa menjadi satu-satunya alat bukti terjadinya pernikahan.  Tidak adanya Akta Nikah dapat menyebabkan suatu pernikahan dinyatakan tidak mememiliki kekuatan hukum dan hanya dapat tergantikan oleh itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, atau pengesahan pernikahan oleh Pengadilan Negeri bagi yang non muslim.  Pada sessi tanya jawab, para peserta sangat antusias menanggapi, terkait poligami, kawin cerai, nikah beda agama/keyakinan, termasuk itsbat nikah di Kepulauan Seribu Jakarta serta TKI/TKW di luar negeri.
  7. Sebagai tambahan testimoni dari para peserta mengharapkan adanya kegiatan serupa sebagai pendalaman materi, kelanjutan, dan masih banyak hal yang belum sempat dibahas karena keterbatasan waktu. Animo yang tinggi dari para peserta penyuluhan juga tidak terlepas dari banyaknya masalah keluarga yang dihadapi oleh para pegawai UIN Jakarta saat ini yang menutut dicarikan solusinya sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tesebut.

 

01  05  09 11081202 14